headerphoto .:: Selamat Datang di Official Website BKD Kulon Progo | Visi : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional, Beretika dan Sejahtera | Hati-hati Terhadap Penipuan Yang Mengatasnamakan BKD | Berita Terbaru : Pengumuman Hasil Seleksi Honorer K-2 Diundur ::.

Penyampaian LP2P Tahun 2013

Selasa, 14 Mei 2013 15:33:24 - Oleh : SAP

Rabu, 9 Juli 2014 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional Pemilu Presiden dan Cawapres

Selama Bulan Suci Ramadhan, Jam Kerja PNS Dikurangi 5 Jam Per Minggu

Triwulan II Apel Pagi dan Kehadiran PNS Pengaruhi Perolehan Dan Prosentase TPP

Pengumuman Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2014

Penyampaian/Pengiriman LP2P Tahun 2014 Dilakukan Secara Online Dan Manual

Pemilu Legislatif 9 April 2014, Libur Nasional

 

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor 800/300/sj tanggal 23 Januari 2013 tentang Penyampaian LP2P Tahun 2013 dan berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon Progo selaku pengampu ketugasan ini telah mengirimkan Surat Nomor : 800/0507 Tanggal 10 Mei 2013 kepada Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Inspektur, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Bagian, Sekretaris KPU, Camat, se-Kabupaten Kulon Progo dan Lurah.

Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian BKD Kulon Progo Suradiman, SIP yang ditemui Admin Web diruang kerjanya menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang maksimal per 31 Desember 2011 telah memiliki golongan III/a ke atas wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Tahun 2013 sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Lebih lanjut Suradiman menjelaskan bahwa penyampaian LP2P wajib melampirkan foto copy (a). Jumlah penghasilan, pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan telah dibayar (Formulir 1721-A2 Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2012), (b). Jumlah pajak bumi dan bangunan yang terhutang dan telah dibayar menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan terhutang (SPPT) dan atau surat ketetapan pajak (SKP), (c). Jumlah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Sementara itu Restoris Amanu, salah satu staf sub bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian menambahkan bahwa, Bupati dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan LP2P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “LP2P dapat disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2013 ke BKD Kabupaten Kulon Progo untuk selanjutnya direkapitulasi untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY,” tambah Toris.

Secara teknis, guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LP2P Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pengelola Kepegawaian di Instansi/Unit Kerja masing-masing dapat mengambil formulir LP2P Tahun 2013 ini pada Selasa, 28 Mei 2013, bertempat di Bidang pengawasan Data dan Kesejahteraan BKD Kab. Kulon Progo pada jam kerja, untuk selanjutnya formulir tersebut agar segera dibagikan kepada PNS yang wajib menyampaikan LP2P untuk diisi dan disampaikan kembali ke BKD Kulon Progo dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun Format laporan, Contoh pengisian LP2P dapat diunduh pada lampiran dibawah ini.

Contoh Form LP2P, Contoh Form PPH 21, Form LP2P 2013

« Home | Kirim | Versi cetak

Berita Terpopuler