Ujian Dinas

LANDASAN YURIDIS

  • Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981-193/SEKLAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas
  • Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor  99  Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Ujian Dinas Tingkat I PNSD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

klik selengkapnya

PERSYARATAN ADMINISTRATIF
A. Peserta Ujian Dinas Tingkat I
    Ujian Dinas Tingkat I diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d dengan masa kerja golongan ruang sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun per 1 Oktober 2010.
  2. Tidak dalam keadaaan : (a.) Diberhentikan sementara dari jabatan negeri; (b.) Menerima uang tunggu; atau (c.) Cuti diluar tanggungan negara.
B. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan menempuh Ujian Dinas Tingkat I apabila : 
  1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa;
  2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
  3. Akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian;
  4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV);
  5. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

C. Persyaratan Adminstrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I
 
  1. Surat usulan dari Kepala Instansi
  2. Mengisi Biodata peserta (terlampir)
  3. Foto copy SK Kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  4. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) sekurang – kurangnya setiap unsur bernilai baik dalam satu tahun terakhir yang telah dilegalisir
  5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar
MATERI UJIAN
  1. Pancasila, UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Peraturan dibidang Kepegawaian dan Kode Etik PNS
  3. Pengetahuan Perkantoran
  4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan serta pengetahuan substantif lainnya.
  5. Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.